Daftar Tamu Royal Wedding Timbulkan Kontroversi



Daftar tamu keluarga kerajaan Inggris yang diundang dalam resepsi pernikahan telah memicu kontroversi setelah raja dan pengeran dari negara-negara dengan catatan hak asasi manusia (HAM) buruk ikut diundang, sementara dua mantan perdana menteri Inggris malah tidak diundang.

Kelompok HAM mengkritik Pangeran William dan Kate Middleton karena mengundang pangeran asing dari Bahrain, Swaziland dan negara lain, di mana pemerintahnya telah menindas dengan keras pemrotes pro-demokrasi dalam beberapa pekan belakangan ini.

Surat kabar kabar Inggris menunjukkan mantan perdana menteri Tony Blair dan Gordon Brown justru tidak ada dalam daftar yang dikeluarkan akhir pekan itu, sementara pemimpin Konservatif Margaret Thatcher dan John Mayor diundang.

"Para anggota parlemen partai buruh tidak akan sendiri dalam memikirkan keanehan kedua mantan penghuni (Downing Street) Nomor 10 tidak diundang ke perkawainan itu," Sunday Telegraph berkomentar.

Beberapa pejabat kerajaan mengatakan Blair, yang berkuasa pada 1997-2007, dan Brown perdana menteri 2007-2010, tidak diundang karena tidak seperti Mayor dan Thatcher, mereka bukan penerima Knights of the Garter, penghargaan tertinggi Inggris.

Istana St James, kantor William, mengatakan pernikahan itu 'bukan kesempatan kenegaraan, jadi tidak ada alasan mengapa mereka (Blair dan Brown) harus diundang', Sunday Telegraph melaporkan.

Mayor -- perdana menteri Inggris 1990-1997 dan bertindak sebagai pelindung bagi Pangeran William dan Harry setelah kematian ibu mereka Diana -- akan hadir, tapi Thatcher, yang dijuluki 'Wanita Besi' yang berkuasa pada 1979-1990, menolak hadir dengan alasan kesehatan.

Sedikit kontroversial, mereka yang akan hadir pada perkawinan Jumat di Westminster Abbey itu termasuk pemain bola David Beckham dan isterinya yang perancang busana Victoria, pemusik Elton John dan aktor Mr Bean Rowan Atkinson.

Tapi ada kejutan ketika para pejabat kerajaan mengumumkan bahwa Putera Mahkota Salman dari Bahrain juga akan hadir. Laporan sebelumnya mengatakan penguasa negara Teluk itu tidak akan hadir untuk menghindari keadaan memalukan setelah tindakan keras berdarah terhadap demonstran di sana yang menyebabkan sedikitnya 24 orang tewas. 
sumber bacaan : antara/kpl.com